Asatunet

Kategori: Hukum

  • Satreskrim Polresta Sumenep Ungkap Pencurian HP, Tiga Orang Diamankan

    Satreskrim Polresta Sumenep Ungkap Pencurian HP, Tiga Orang Diamankan

    SUMENEP – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit telepon seluler (handphone) merk OPPO F11 Pro warna Hijau Aurora.

    Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut, masing-masing berinisial M (44) sebagai pelaku pencurian, AA (29) sebagai penadah pertama, dan MR (25) sebagai penadah terakhir.

    Kasus tersebut dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/12/XI/2025/SPKT/POLSEK BATANG-BATANG/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 8 November 2025.

    Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu korban sedang membantu saudaranya mempersiapkan acara aqiqah di rumah yang berada di sekitar kediamannya.

    Korban kemudian meletakkan handphone miliknya di teras dapur rumah tersebut sebelum menuju ke dapur. Sekitar 30 menit kemudian, korban kembali untuk mengambil handphone tersebut, namun mendapati barang miliknya sudah tidak ada.

    Korban sempat menanyakan keberadaan handphone tersebut kepada orang-orang yang berada di lokasi dan mencoba menghubungi nomor handphone miliknya. Namun, setelah beberapa saat handphone tersebut tidak dapat dihubungi dan diduga telah diambil oleh seseorang.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp3 juta.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Pidum Satreskrim Polresta Sumenep melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil menemukan handphone hasil pencurian berada dalam penguasaan MR.

    Dari hasil pemeriksaan, MR menerangkan bahwa handphone tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sebuah konter milik AA. Selanjutnya, AA menerangkan bahwa handphone tersebut diperoleh dari M.

    Berdasarkan keterangan tersebut, petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap M. Dari hasil pemeriksaan, M mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dari hasil pencurian.

    Handphone milik korban akhirnya berhasil diamankan sebagai barang bukti, yakni 1 unit OPPO F11 Pro warna Hijau Aurora, dengan IMEI 1 863980046799754 dan IMEI 2 863980046799747.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Sutrisno menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Sumenep dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta menindak setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sumenep.

  • Pasal Yang Disangkakan untuk Tersangka Kasus Korupsi SMP 2024 Masih Teka-teki

    Pasal Yang Disangkakan untuk Tersangka Kasus Korupsi SMP 2024 Masih Teka-teki

    SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang belum membeberkan pasal yang menjerat 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada 19 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru SMP tahun 2024, sumber dana DAU dan DAK senilai Rp7,5 miliar di Dinas Pendidikan Sampang.

    Kepala Kejari Sampang Mochammad Iqbal menjelaskan, saat ini masih melakukan pendalaman mengenai konstruksi hukum perkara tersebut.

    “Untuk pasalnya, sementara belum bisa kami sampaikan. Karena, ini masuk dalam konstruksi teknis yang nantinya akan mempengaruhi dakwaan dan tuntutan,” jelasnya, Sabtu (29/8/2026).

    Pada tahap ini, lanjut Iqbal, untuk penyampaian pasal secara terbuka dirasa belum tepat. Mengingat, kejaksaan masih butuh waktu untuk melengkapi konstruksi perkara sebelum seluruhnya disampaikan ke publik.

    “Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami masih membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini,” ujarnya.

    Iqbal meminta waktu untuk melakukan pengungkapan kasus ini secara menyeluruh, terutama pihak-pihak yang diduga terlibat.

    Termasuk, praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang menggunakan uang negara.

    Diketahui, Kejari Sampang telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yaitu:

    1. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Mohammad Fadeli (MF) selaku Pengguna Anggaran (PA).

    2. Mantan Kepala Bidang SMP Ach. Toharuddin  (AT) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    3. Ketua Gapensi Jawa Timur Mohammad Syarifuddin (MS) selaku pihak swasta.

    Saat ini, penyidik masih terus melakukan pendalaman guna memastikan rangkaian perbuatan dan pihak yang bertanggung jawab.

    Sementara, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp2,7 miliar.

    (Mansur)

  • 22 Klip Sabu Disembunyikan di Kulkas, Satresnarkoba Polres Bangkalan Amankan Dua Pria di Arosbaya

    22 Klip Sabu Disembunyikan di Kulkas, Satresnarkoba Polres Bangkalan Amankan Dua Pria di Arosbaya

    BANGKALAN – Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus dilakukan Satresnarkoba Polres Bangkalan. Petugas kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.

    Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial HF dan FK. Keduanya diamankan saat berada di sebuah kamar di Desa Arosbaya dan diduga tengah menggunakan narkotika.

    Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan, Iptu Kiswoyo Supriyanto, membenarkan pengungkapan tersebut. Menurutnya, penindakan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

    “Satresnarkoba Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabu di Desa Arosbaya. Kami mengamankan dua orang, yaitu HF dan FK, yang pada saat diamankan berada di dalam kamar dan sedang menggunakan narkoba,” ujar Iptu Kiswoyo.

    Penggeledahan kemudian dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya barang bukti lain. Dari pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 22 kantong plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

    Barang bukti tersebut disebut disimpan di dalam dompet berwarna hitam yang berada di dalam kulkas. Temuan itu menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengetahui asal-usul maupun peran masing-masing terduga.

    Polisi masih mendalami apakah HF dan FK hanya berperan sebagai pengguna atau memiliki keterlibatan lain dalam peredaran narkotika. Penyidik juga terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang berkaitan.

    Kedua terduga pelaku selanjutnya diamankan di Mapolres Bangkalan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan tentang narkotika.

    Satresnarkoba Polres Bangkalan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan narkotika, termasuk di wilayah pedesaan. Masyarakat juga diimbau tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

  • Kondusivitas Nasional Terjaga, Polri Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan

    Kondusivitas Nasional Terjaga, Polri Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan

    JAKARTA – Pasca kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung pada Kamis (27/8/2026), kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara nasional hingga saat ini terpantau kondusif dan terkendali. Berbagai aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga berjalan sebagaimana mestinya.

    Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terselenggara dengan baik.

    “Secara nasional, kondisi hingga saat ini kondusif dan terkendali. Polri berkomitmen untuk terus menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (28/8/2026).

    Menurutnya, terpeliharanya situasi kamtibmas merupakan bagian penting dalam memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Polri terus hadir melalui berbagai pelayanan yang dilakukan secara profesional dan humanis.

    “Aktivitas masyarakat saat ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga lingkungan yang aman dan kondusif,” jelasnya.

    Trunoyudo menambahkan, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman dan damai. Partisipasi serta kepedulian masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

    Polri, lanjutnya, akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis serta menjaga terpeliharanya harkamtibmas.

  • Curat di Pelabuhan Pasongsongan Terungkap, 3 Tersangka Diamankan Polisi

    Curat di Pelabuhan Pasongsongan Terungkap, 3 Tersangka Diamankan Polisi

    SUMENEP – Unit Reskrim Polsek Pasongsongan, Polresta Sumenep, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) berupa pencurian satu set travo perahu motor milik warga yang terjadi di Pelabuhan Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep.

    Pengungkapan tersebut dilakukan setelah Polsek Pasongsongan menerima laporan polisi terkait hilangnya satu set travo berkapasitas 6.000 volt dari sebuah perahu yang sedang terparkir di kawasan Pelabuhan Pasongsongan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan tiga orang yang diduga terlibat, yakni HS (31), HU (27), dan TT (31). Ketiganya merupakan warga Kabupaten Sumenep.

    Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Pasongsongan menjelaskan, peristiwa bermula ketika korban yang sedang berada di Kabupaten Pamekasan menerima telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa satu set travo miliknya telah hilang dari dalam perahu yang diparkir di Pelabuhan Pasongsongan.

    Mendapat informasi tersebut, korban kemudian kembali ke Pasongsongan untuk memastikan kondisi perahunya. Setelah dilakukan pengecekan, korban mendapati satu set travo miliknya memang sudah tidak berada di tempat.

    Korban selanjutnya pulang ke rumah. Di rumah tersebut, korban bertemu dengan dua orang yang kemudian mengakui telah mengambil satu set travo miliknya. Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasongsongan.

    Berdasarkan hasil pengembangan dan pemeriksaan awal, petugas memperoleh informasi bahwa aksi tersebut diduga dilakukan bersama seorang rekan lainnya. Petugas kemudian mengamankan satu orang lainnya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

    Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa pelat nomor, satu set travo berkapasitas 6.000 volt, satu buah obeng warna hitam, serta satu buah karung warna putih bertuliskan SEREYA warna merah.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp800 ribu.

    Ketiga orang yang diamankan selanjutnya menjalani proses penyidikan di Polsek Pasongsongan. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan penyitaan dan pemeriksaan barang bukti.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kapolsek Pasongsongan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan dan penyidikan secara profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polsek Pasongsongan dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami akan terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak yang terlibat,” ujar Kapolsek Pasongsongan.

  • Dua Mantan Pejabat Disdik Sampang dan Kontraktor Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

    Dua Mantan Pejabat Disdik Sampang dan Kontraktor Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

    SAMPANG, Ketik Data – Sorotan terhadap proyek rehabilitasi dan pembangunan sekolah jenjang SMP di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 akhirnya memasuki babak hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing dua mantan pejabat Dinas Pendidikan Sampang dan satu pihak swasta.

    Dua tersangka dari unsur aparatur sipil negara (ASN) masing-masing berinisial AT, mantan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Sampang, dan MF, mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang. Sementara tersangka lainnya berinisial MS, merupakan pihak swasta.

    Penetapan tiga tersangka tersebut menjadi titik penting dari rangkaian persoalan yang sebelumnya ramai diberitakan dan mendapat sorotan publik. Setelah persoalan proyek SMP menjadi perhatian, Kejari Sampang melakukan penyelidikan hingga berlanjut pada proses hukum yang kini menempatkan dua ASN dan seorang kontraktor sebagai tersangka.

    Artinya, perkara ini bukan sekadar berhenti pada pemberitaan dan sorotan publik. Penanganannya menjadi produk Kejaksaan setelah dilakukan proses penyelidikan dan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik.

    Kepala Kejari Sampang, Mochamad Iqbal, mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik.

    “Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh tim penyidik, ketiga tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama,” kata Mochamad Iqbal, Kamis (27/8/2026).

    Perkara tersebut berkaitan dengan 19 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan fisik pada Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024. Seluruh pekerjaan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Total nilai anggaran 19 paket pekerjaan tersebut mencapai Rp7.609.858.700. Namun, berdasarkan hasil penghitungan tim penyidik, dugaan tindak pidana korupsi itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,7 miliar.

    Nilai tersebut menjadi sorotan tersendiri. Sebab, dugaan kerugian negara mencapai lebih dari sepertiga total anggaran yang dialokasikan untuk 19 paket pekerjaan tersebut.

    Penetapan tersangka juga menambah catatan perkara hukum yang melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang di bawah kepemimpinan Bupati H. Slamet Junaidi.

    Namun, status hukum dua mantan pejabat tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum secara individual dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan Bupati dalam perkara tersebut.

    Di sisi lain, perkara ini kembali menunjukkan betapa pentingnya fungsi kontrol masyarakat terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat. Kritik, pengawasan dan informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam mendorong terbukanya persoalan yang sebelumnya tidak terlihat.

    Setelah menetapkan ketiganya sebagai tersangka, Kejari Sampang melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Sampang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

    “Ketiganya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” jelas Iqbal.

    Penyidik selanjutnya masih harus mengurai konstruksi perkara secara utuh, termasuk peran masing-masing tersangka, mekanisme pelaksanaan 19 paket pekerjaan serta rangkaian dugaan perbuatan melawan hukum yang disebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,7 miliar.

    Pada akhirnya, proyek sekolah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik Rp7,6 miliar uang negara itu ada hak masyarakat dan kebutuhan anak-anak sekolah. Uang negara bukan milik pejabat, bukan pula milik kontraktor. Setiap rupiah yang dikucurkan untuk pembangunan adalah uang rakyat dan ketika dugaan penyimpangan muncul, publik berhak mengetahui ke mana uang itu mengalir dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.

  • Polresta Sumenep Ungkap Peredaran Pil Koplo Logo Y, Amankan 311 Butir Okerbaya di Gapura

    Polresta Sumenep Ungkap Peredaran Pil Koplo Logo Y, Amankan 311 Butir Okerbaya di Gapura

    SUMENEP – Satuan Samapta Polresta Sumenep berhasil mengungkap dugaan peredaran obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil berlogo “Y” di wilayah hukum Polresta Sumenep. Sebanyak 311 butir pil berhasil diamankan dari seorang terlapor dan seorang saksi.

    Pengungkapan tersebut berlangsung pada Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Raya Gapura, Desa Gapura, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.
    Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang terlapor berinisial AR (21), warga Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Terlapor diduga mengedarkan dan menjual pil berlogo “Y” kepada seorang saksi berinisial FI.

    Dari tangan terlapor, petugas mengamankan 300 butir pil berlogo “Y” yang ditemukan di dalam dasbor sepeda motor Honda PCX warna hitam. Selain itu, turut diamankan satu bungkus rokok, plastik kresek bening, satu unit telepon seluler iPhone, serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.
    Sementara dari saksi FI, petugas mengamankan 11 butir pil berlogo “Y”, satu bungkus rokok, sobekan aluminium foil, serta satu unit telepon seluler.

    Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep Kompol Mohammad Sjaiful, S.H., M.H., membenarkan adanya pengungkapan tersebut. Setelah dilakukan penindakan oleh Satsamapta Polresta Sumenep, perkara beserta barang bukti kemudian dilimpahkan kepada Satresnarkoba Polresta Sumenep untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    “Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Sumenep dalam mencegah dan memberantas peredaran obat keras berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Kasat Resnarkoba.

    Saat ini penyidik Satresnarkoba Polresta Sumenep masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terlapor, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pengujian barang bukti di laboratorium, serta melaksanakan tahapan penyidikan lainnya sesuai ketentuan hukum.

    Atas perbuatannya, terlapor dipersangkakan melanggar ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

    Polresta Sumenep menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran obat keras berbahaya dan narkotika sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sumenep.

    #TogetherWeStandUpAgainstDrugs #DefeatDrugTrafficking #PresisiPolri #SatresnarkobaPolrestaSumenep #JogoSumenep #CAKANG – Cerdas, Akuntabel, Komunikatif, Adaptif, Nurani, Guyub

  • Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polres Gresik Ungkap 14 Kasus dan Amankan 17 Tersangka

    Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polres Gresik Ungkap 14 Kasus dan Amankan 17 Tersangka

    GRESIK – Polres Gresik menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, jajaran Polres Gresik berhasil mengungkap 14 kasus dan mengamankan 17 tersangka.

    Operasi kewilayahan tersebut berlangsung selama 12 hari, mulai 12 hingga 23 Agustus 2026. Pengungkapan dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Gresik bersama jajaran Polsek di sejumlah wilayah.

    Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution didampingi Kasatresnarkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani dalam press release di Mapolres Gresik, mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gresik.

    Dari 14 kasus yang diungkap, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 36,071 gram, ganja seberat 1,031 gram, serta 51.410 butir pil double L.

    “Sehingga dari pengungkapan tersebut, kita bisa menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa/orang dari Bahaya penyalahgunaan Narkotika,” ujarnya.

    Selain mengamankan para tersangka, polisi juga masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah jaringan peredaran narkotika. Beberapa pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo. Pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas berhasil mengamankan satu plastik klip berisi sabu dengan berat netto sekitar 22,192 gram.

    Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga menemukan 48 botol berisi 48.000 butir pil double L. Sementara pelaku berinisial SS masih dalam pencarian dan telah masuk daftar pencarian orang.

    Polisi juga mengungkap kasus peredaran pil double L di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik. Seorang tersangka berinisial RFR diamankan bersama 3.410 butir pil double L.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial R yang kini masih DPO di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo. Pil tersebut kemudian diedarkan di wilayah Gresik Kota.

    Pengungkapan lainnya dilakukan Polsek Driyorejo pada 21 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Cangkir. Polisi mengamankan seorang tersangka berinisial M beserta delapan paket sabu dengan berat total sekitar 5,074 gram.

    Dari tangan tersangka, petugas juga menemukan ganja dengan berat netto sekitar 1,031 gram. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial UAF yang kini masih DPO.

    Selama Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Menganti, Cerme, Balongpanggang, Gresik, Manyar, hingga Panceng.

    Para tersangka dijerat dengan ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, di antaranya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Selain itu, tersangka juga dapat dijerat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Secara keseluruhan, nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai sekitar Rp130,5 juta. Rinciannya, sabu senilai sekitar Rp54 juta dan pil double L sekitar Rp76,5 juta.

    Polres Gresik mengajak peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
    Masyarakat dapat melaporkan melalui Call Center 110 atau Hotline khusus Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006.

  • Putusan Kasasi MA Inkracht, Sekda Jatim Kalah Sengketa Informasi dengan PKN

    Putusan Kasasi MA Inkracht, Sekda Jatim Kalah Sengketa Informasi dengan PKN

    SIDOARJO, a-satu.net/ – Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memasuki babak baru. Upaya hukum kasasi yang diajukan Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim resmi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Atas putusan tersebut, Pemprov Jatim kini wajib menyerahkan dokumen publik berupa kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Laporan Perjalanan Dinas di jajaran dinas Pemprov Jatim kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN).

    ​Kemenangan mutlak PKN tersebut tertuang dalam Surat Pengiriman Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 93/Pht.BHT/G/KI/2025/PTUN.SBY tertanggal 19 Agustus 2026.

    ​Melalui Putusan Kasasi Nomor 207 K/TUN/KI/2026 tertanggal 24 Juni 2026, Majelis Hakim MA menolak seluruh permohonan Sekda Jatim sekaligus menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara. Vonis ini menguatkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 98/G/KI/2025/PTUN.SBY dan Putusan Komisi Informasi Jatim Nomor 4/VII/KI-Prov.Jatim PS-A-M-A/2025.

    ​Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., menegaskan bahwa badan publik tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga atas transparansi anggaran.

    ​”Putusan Mahkamah Agung ini membuktikan bahwa hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dilindungi oleh undang-undang. Badan publik, termasuk Sekda Jatim, wajib transparan dan tidak boleh menutup-nutupi informasi yang menjadi hak masyarakat,” tegas Patar Sihotang di Sekretariat PKN, Bekasi, Selasa (25/8/2026).

    ​Patar juga mendesak agar jajaran Pemprov Jatim bersikap kooperatif dan segera mengeksekusi amar putusan tanpa menunda waktu.

    ​”Kami meminta Pemprov Jatim, dalam hal ini Sekda selaku atasan PPID, untuk segera menyerahkan dokumen atau informasi publik yang dimohonkan sesuai regulasi yang berlaku demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” lanjutnya.

    ​Sementara itu, Ketua Tim PKN Provinsi Jawa Timur, Herman, S.E., menilai putusan inkrah ini sebagai momentum penting bagi penegakan transparansi anggaran di tingkat daerah.

    ​”Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Sekda Jatim. Ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur yang mendambakan keterbukaan. Kami berharap Pemprov Jatim bisa menjadi contoh badan publik yang taat hukum dengan segera membuka akses dokumen yang kami minta,” ujar Herman.

    ​Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dokumen penggunaan APBD seperti rincian kontrak PBJ dan Laporan Perjalanan Dinas merupakan kategori informasi terbuka yang wajib disediakan bagi publik.

  • Polsek Cerme Bekuk Terduga Pelaku Penipuan Segitiga, Korban Rugi Rp12 Juta

    Polsek Cerme Bekuk Terduga Pelaku Penipuan Segitiga, Korban Rugi Rp12 Juta

    GRESIK, Ketik Data – Polsek Cerme, Polres Gresik, mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan segitiga dengan korban kontraktor Koperasi. Dalam kasus tersebut, seorang terduga pelaku berinisial MTN diamankan setelah sebelumnya diamankan masyarakat di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

    Pengungkapan kasus ini bermula setelah polisi menerima laporan terkait dugaan penipuan pada 9 Juli 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Anggota Unit Reskrim Gladiator Polsek Cerme kemudian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap keberadaan terduga pelaku.

    “Dari hasil penyelidikan, tim Polsek Cerme bergerak menuju Polsek Cepu, Polres Blora, Polda Jawa Tengah, untuk mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti.
    Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Cerme, Polres Gresik, untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” tegas Kapolsek Cerme, AKP Taufan Arif Nugroho.

    Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta satu buah STNK. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menemukan fakta bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan berperan sebagai perantara jasa pengiriman bahan bangunan ke wilayah Kalimantan Tengah.

    Pengiriman tersebut melibatkan korban dan sopir ekspedisi bahan bangunan dengan muatan sekitar 12 ton. Nilai ongkos kirim yang disepakati mencapai Rp22 juta.

    Terduga pelaku kemudian mengendalikan komunikasi antara korban dan sopir dari jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp. Pelaku meyakinkan korban untuk menggunakan jasanya dalam proses pengiriman bahan bangunan tersebut.

    Korban selanjutnya diminta mentransfer uang sebesar Rp12 juta sebagai uang muka atau DP jasa angkut.

    “Namun, setelah uang ditransfer kepada terduga pelaku, komunikasi tiba-tiba terputus. Terduga pelaku memblokir WhatsApp korban maupun sopir sehingga keduanya tidak dapat lagi berkomunikasi dengan pelaku,” tegasnya lagi.

    Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari pelapor, terlapor, dan saksi.
    Dari pelapor, polisi menyita satu lembar invoice bernomor AS 260701 yang dikeluarkan CV Cahaya Berkat Abadi Steel Surabaya-Jatim pada 8 Juli 2026 serta tujuh lembar rekening koran Bank BRI atas nama Antok Muryanto.

    Sementara dari terlapor, polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp1,2 juta, satu unit handphone warna biru muda, serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 tanpa nomor polisi terpasang.

    Sepeda motor tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil tindak pidana yang dipersangkakan kepada terduga pelaku.
    Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit truk Mitsubishi Light Truck Bak Besi dengan nomor polisi AD 9428 LA, beserta STNK dan kunci kontak. Polisi juga mengamankan bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman empat tahun penjara atau denda paling banyak kategori V atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara atau denda paling banyak kategori IV.